JAKARTA | DETAKKita.com — Jakarta tampak mendung sore itu, namun rombongan kecil dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) datang dengan semangat penuh ke sebuah ruang pertemuan di Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Bupati Kuansing, H. Suhardiman Amby, didampingi Kadis PUPR Ade Fahrer Arief, Kadis Perkebunan dan Peternakan (Bunnak) Andri Yama Putra, serta Ketua PKB Kuansing, H. Musliadi, menyambangi Muhammad Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin — anggota Komisi XI DPR RI dan Banggar DPR RI sekaligus Sekjend DPP PKB.
Bukan sekadar silaturahmi, kunjungan ini membawa misi diplomasi penting: memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dan petani sawit di Kuansing, serta membuka peluang pengelolaan kebun sawit rakyat dan kebun hasil sitaan Tim Satgas PKH.
“Kita bicara soal perkebunan sawit rakyat dan kebun sitaan Tim Satgas PKH. Diharapkan masyarakat adat Kuansing diberikan ruang untuk mengelolanya,” kata Bupati Suhardiman Amby, sembari menegaskan bahwa langkah ini bisa menjadi sumber PAD sekaligus penopang ekonomi daerah.
Bupati menyadari bahwa pengelolaan sawit tak bisa dikerjakan secara serampangan. Maka, ia menekankan pentingnya melibatkan koperasi lokal yang profesional. “Ya, diharapkan koperasi masyarakat tempatan yang profesional mampu nantinya,” tambahnya penuh keyakinan.
Kadis Bunnak Kuansing, Andri Yama Putra, pun ikut menimpali. Dengan gaya bicara lugas, ia menyatakan kesiapan teknis dari jajaran pemerintah daerah.
“Kami siap memberikan data pendukung jika dibutuhkan, dan tentu siap melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat maupun DPR RI nantinya,” ujarnya.
Mendengar paparan itu, Cak Udin tampak memberi perhatian serius. Dengan senyum ramah, ia menyambut aspirasi tersebut. “Saya menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pak Bupati. Ini langkah tepat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kuansing, apalagi menyangkut perkebunan sawit rakyat dan aset sitaan yang memang harus dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Sebagai politisi sekaligus Sekjend DPP PKB, Cak Udin memahami bahwa isu sawit bukan hanya perkara ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan masyarakat adat serta arah pembangunan daerah. Karena itu, ia berkomitmen untuk ikut mengawal aspirasi tersebut.
“Kami di DPR RI, khususnya di Komisi XI maupun Banggar, tentu akan mendorong agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan ini transparan, profesional, dan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat Kuansing,” tegasnya.
Pertemuan itu berakhir dengan jabat tangan erat—simbol harapan baru bagi Kuansing. Diplomasi sederhana di sebuah ruang pertemuan di Senayan, yang bisa jadi menjadi pintu gerbang bagi lahirnya kebijakan besar: menjadikan sawit rakyat sebagai tulang punggung ekonomi Kuansing.
