TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Skandal penguasaan aset daerah kembali mencoreng wajah birokrasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Kali ini, sorotan tajam datang dari Tokoh Masyarakat Kuansing, H. Saifullah Afrianto, yang juga menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Bupati Kuansing, H. Suhardiman Amby.
Dengan nada keras dan tanpa kompromi, pria yang akrab disapa Yan Tembak itu menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sudah menyentuh krisis moral para mantan pejabat.
“Ketika budaya malu sudah hilang, maka yang tersisa hanya kemaluan. Jangan sampai aturan dikalahkan oleh rasa segan,” tegasnya, Kamis (9/4/2026).
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing—baik roda dua maupun roda empat—yang justru dikuasai oleh mantan pejabat yang tidak lagi berhak.
“Kendaraan dinas aset daerah Kuansing banyak berada di tangan mantan pejabat yang tidak punya rasa malu untuk tidak mengembalikan yang bukan haknya. Bahkan ada yang dibawa keluar daerah,” ungkapnya geram.
Lebih mengejutkan lagi, persoalan ini diduga bukan hanya soal penguasaan semata, melainkan berpotensi menyeret praktik penyalahgunaan yang lebih serius, seiring mencuatnya isu penggunaan aset negara yang tidak semestinya.
Tak tinggal diam, Saifullah memastikan pihaknya kini tengah mengumpulkan data lengkap terkait siapa saja yang masih menahan aset tersebut.
“Kita sekarang sedang cari data lengkap nama-nama pemegang yang belum mengembalikan. Kalau tidak juga dikembalikan dengan kesadaran sendiri, kita akan sebut nama mereka satu per satu—kalau mereka masih punya malu,” tegasnya lagi.
Pernyataan keras ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Kuansing di bawah kepemimpinan H. Suhardiman Amby tidak akan lagi mentolerir praktik “penguasaan diam-diam” terhadap aset negara.
Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya pemberitaan terkait kisruh penggunaan aset plat merah yang diduga tidak tepat, bahkan disebut-sebut sampai dijadikan jaminan pinjaman—sebuah praktik yang jelas melanggar aturan.
Kini, publik Kuansing menunggu langkah tegas: apakah para mantan pejabat akan mengembalikan aset secara sukarela, atau justru harus dipermalukan di hadapan publik?
Satu pesan Yan Tembak jelas—ini bukan sekadar soal kendaraan dinas, tapi soal harga diri dan integritas.
“Majulah negeriku!” pungkasnya.
