JAKARTA | DETAKKita.com — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi rakyat Indonesia menjelang peringatan HUT RI ke-80. Menurutnya, di balik gegap gempita perayaan kemerdekaan, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
“Saya melihat langsung potret kehidupan rakyat kita saat ini, dari Sabang sampai Merauke, masih banyak yang menderita. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah perayaan kemerdekaan di mana para pemimpin negara hadir,” ujarnya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ia mencontohkan kisah pilu Andri, warga asal Surade, Kabupaten Sukabumi, yang bersama istri dan dua anaknya terpaksa tinggal di emperan toko dekat lampu merah Ciawi, Bogor, selama lebih dari empat tahun. Anak pertamanya, Ikbal, berusia 4 tahun, sementara adiknya, Refan, baru berusia 2 bulan. Dengan beralaskan kardus, mereka bertahan hidup dari penghasilan Andri sebagai pemulung yang hanya sekitar Rp30.000 per hari.
Sebelumnya, Andri bekerja sebagai buruh di perkebunan di kampung halamannya. Namun, lahan perkebunan rakyat di daerah tersebut telah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, sehingga lapangan pekerjaan hilang. “Sekarang di kampung mau cari upah Rp30.000–Rp50.000 saja sulit,” kata Andri.
Selama berumah tangga, Andri mengaku belum pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah. Ia hanya pulang ke kampung setahun sekali saat bulan Ramadan untuk berkumpul dengan keluarga besar. Anak-anaknya sering sakit, dan jika kondisi memburuk, ia membawanya pulang ke kampung karena tidak ada biaya berobat di Bogor.
Prof. Sutan menegaskan, hilangnya lahan perkebunan rakyat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di pedesaan. “Dulu, lahan perkebunan dan hutan raya menjadi sumber penghidupan masyarakat selama ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekarang, lahan-lahan itu berubah menjadi ribuan hektare kelapa sawit yang tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Ia meminta Presiden RI, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, beserta pemerintah pusat dan daerah untuk turun langsung memperhatikan rakyat di pedesaan. “Bupati, wali kota, dan gubernur harus membuka lapangan pekerjaan, menghentikan perampasan tanah rakyat, dan mengembalikan hak masyarakat untuk hidup layak di tanah kelahirannya,” ujarnya.
Prof. Sutan juga mengingatkan bahwa jutaan keluarga miskin kini terpaksa meninggalkan desa dan menjadi pengangguran di kota-kota besar. “Pengangguran sudah mencapai puluhan juta orang. Negara harus hadir dan menolong rakyatnya,” tandasnya.
Ia menutup dengan pesan penuh harap, “Semoga para pemimpin negeri ini mau melihat langsung penderitaan rakyatnya, karena kekuatan sabar yang dimiliki rakyat selama ini adalah penopang berdirinya negara kita.”
