BATU BARA | DETAKKita.com — Rapat Paripurna DPRD Batu Bara mendadak panas. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp74 miliar jadi sasaran kritik keras seluruh fraksi.
Sorotan tajam itu mencuat dalam agenda penyampaian LKPJ Bupati Batu Bara yang digelar Selasa (31/3/2026) di Aula Paripurna DPRD, Kelurahan Lima Puluh. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, serta undangan lainnya.
Dalam pandangan umum fraksi, angka SILPA yang fantastis dinilai sebagai indikator buruknya perencanaan dan lemahnya realisasi program pemerintah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ketua Fraksi, Jalasmar Sitinjak, secara tegas membongkar sejumlah catatan penting yang dinilai perlu segera dibenahi oleh Pemkab Batu Bara.
“Pemkab Batu Bara harus mengoptimalkan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta mengurangi belanja seremonial yang tidak berdampak,” tegas Jalasmar.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti lemahnya kualitas perencanaan pembangunan yang dinilai tidak berbasis data, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kami meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” lanjutnya.
Kritik juga mengarah pada lemahnya pengawasan internal dan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk persoalan rangkap jabatan yang dinilai menghambat kinerja birokrasi.
Pelayanan BPJS Kesehatan pun tak luput dari sorotan, khususnya terkait masih rendahnya kepesertaan masyarakat yang dinilai belum maksimal disentuh pemerintah daerah.
Lebih mengejutkan lagi, Fraksi PDIP mengungkap bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan hasil reses dan RDP tidak terealisasi sama sekali dalam APBD 2025.
“Namun kenyataannya untuk TA 2025 tidak ada yang terealisasi sehingga mengakibatkan SILPA Rp74 miliar,” ungkap Jalasmar tajam.
Di penghujung pandangannya, Fraksi PDIP juga mendorong langkah strategis dengan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan, merujuk pada amanat regulasi terkait kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi kebun masyarakat.
“Fraksi PDIP mengusulkan agar dibentuk Pansus Plasma demi kepastian hukum dan agar masyarakat mengetahuinya,” tutupnya.
Menariknya, seluruh enam fraksi di DPRD Batu Bara akhirnya sepakat untuk membentuk Pansus Plasma Perkebunan, sebagai langkah konkret mengawal kepentingan masyarakat sekaligus mengurai persoalan yang selama ini dinilai terabaikan.
Paripurna ini menjadi sinyal keras: DPRD tak lagi diam melihat anggaran mengendap, sementara kebutuhan rakyat belum sepenuhnya terpenuhi.
