MEDAN | DETAKKita.com — Ribuan warga lintas agama dan organisasi masyarakat memadati Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (10/11/2025). Mereka datang dengan satu suara: menuntut PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup dan angkat kaki dari Tanah Batak.
Aksi damai yang digalang oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang menyoroti konflik agraria dan ekologis di wilayah adat Batak.
Koordinator aksi, Rokki Pasaribu, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari rasa kecewa terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
“Kami melihat Gubernur justru terkesan lebih melindungi kepentingan perusahaan. Kami datang untuk menagih keberpihakan — rakyat atau korporasi?” ujar Rokki dalam orasinya yang disambut riuh tepuk tangan massa.
Menurutnya, persoalan antara masyarakat dan TPL bukan hanya soal izin atau hukum formal semata.
“Ini persoalan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang sudah turun-temurun menjaga hutan dan tanah leluhurnya. Jangan biarkan nama pembangunan menutupi penderitaan rakyat,” tambahnya.
Rokki juga menyinggung dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan di beberapa daerah, termasuk Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, di mana warga kehilangan lahan karet yang digantikan dengan tanaman eukaliptus.
“Di Sipirok, warga hanya bisa menangis melihat karet mereka ditebang. Apakah ini yang disebut investasi? Ini penindasan,” tegasnya.
Doa Lintas Iman dan Seruan Moral
Sekitar pukul 10.30 WIB, massa aksi mulai memadati kawasan depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Barisan pendeta, rohaniawan Katolik, pastor, dan jemaat gereja dari berbagai denominasi datang dari arah Gereja HKBP Uskup Agung. Tak lama, ratusan mahasiswa dari UHN, PMKRI, GAMKI, dan GMNI bergabung membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL Sekarang!”
Aksi berlangsung damai dan diwarnai dengan doa lintas iman. Para rohaniawan berdoa bergantian, menyerukan keadilan ekologis dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
“Gerakan Tutup TPL bukan milik satu kelompok, tapi suara bersama dari mereka yang mencintai Tanah Batak. Ini panggilan hati nurani,” kata Rokki menutup orasinya.
Respons Gubernur Bobby Nasution
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melalui keterangan persnya menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan bijak dan terukur. Ia mengaku memahami keresahan yang disuarakan warga dan menegaskan pentingnya keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan.
“Kami tidak akan menutup mata terhadap aspirasi rakyat. Namun setiap langkah harus melalui kajian hukum dan dampak sosial yang komprehensif,” ujar Bobby.
“Kita ingin keadilan ekologis berjalan seiring dengan kepastian hukum dan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Bobby juga mengingatkan agar seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif.
“Saya mengapresiasi aksi damai ini. Pemerintah akan membuka ruang dialog dengan masyarakat dan perusahaan agar solusi yang diambil tidak menimbulkan konflik baru,” tutupnya.
Aksi berakhir dengan tertib menjelang siang hari. Massa perlahan membubarkan diri sambil menyanyikan lagu-lagu rohani dan seruan moral, meninggalkan pesan kuat kepada pemerintah bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan.
