JAKARTA | DETAKKita.com — Keresahan masyarakat akibat kenaikan pajak di berbagai sektor memicu kecemasan luas di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenaikan drastis, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pajak pada berbagai komoditas, dinilai sangat membebani rakyat.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), menilai kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak dilakukan tanpa kajian mendalam.
“Seakan-akan 80 persen rakyat Indonesia dianggap kaya raya dan berpenghasilan besar seperti masyarakat Kuwait. Padahal, kenyataannya mayoritas rakyat sedang kesulitan,” ujarnya kepada DETAKKita.com di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Prof. Sutan, melemahnya daya beli masyarakat adalah bukti kegagalan strategi pemerintah dalam mendorong pendapatan rakyat. Ia menegaskan bahwa suara rakyat yang mulai hilang kepercayaan terhadap instrumen pemerintah adalah hal wajar.
“Pemerintah jangan asal membuat aturan dan menekan kepala daerah. Jika dipaksakan, kebijakan ini akan tumpang tindih dan menabrak norma keadilan. Ujungnya, rakyat merasa dijajah oleh pemerintahnya sendiri,” tegasnya.
Prof. Sutan juga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat menyampaikan keluhannya langsung kepadanya melalui telepon. Ia menilai, pada usia ke-80 tahun Indonesia merdeka, pemerintah seharusnya mau mendengar nasihat mitra kerja dan aspirasi rakyat, bukan bersikap arogan.
Lebih lanjut, ia menyinggung Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subiyanto. Menurutnya, Presiden tentu memahami bahwa keluhan masyarakat bukan tanpa alasan.
“Ekonomi kita masih terpuruk pasca pandemi COVID-19, ditambah dampak perang di Timur Tengah serta kebijakan pajak Amerika Serikat terhadap Indonesia. Yang paling menderita adalah rakyat kecil, pedagang, pengusaha kecil, hingga buruh pabrik yang terkena PHK massal,” jelasnya.
Ia juga mengkritik kinerja para menteri di kabinet. “Para menteri ini mentah dalam analisa, sehingga kebijakannya membuat rakyat kecewa dan merasa ditindas,” ungkap Prof. Sutan.
Kondisi pasar yang semakin sepi, kios-kios tutup hingga 80 persen, serta pabrik besar yang hengkang ke luar negeri disebutnya sebagai tanda kegagalan pemerintah memperbaiki ekonomi. Hal ini, lanjutnya, menambah jumlah pengangguran baru, sementara puluhan juta pengangguran lama kian terpuruk.
Prof. Sutan juga menyoroti DPR RI yang dinilainya lalai dalam menjalankan tugas. “Mereka digaji dari keringat rakyat, tetapi justru melahirkan regulasi yang menindas rakyat. Apakah pantas anggota dewan diberi gaji besar, fasilitas mewah, dan pensiun seumur hidup, sementara rakyat semakin miskin?” ujarnya tajam.
Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR RI dan para menteri.
“Menghabiskan uang negara untuk kepentingan elite, sementara rakyat makin sengsara, adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi gejolak di daerah. “Banyak masyarakat di daerah yang kecewa karena sumber daya alam mereka habis dijual ke pemerintah pusat, sementara daerahnya tetap miskin tanpa perhatian,” pungkasnya.
