Jakarta | DETAKKita.com — Isu rekening yang digunakan untuk transaksi kriminal, seperti perjudian online (judol), narkoba, dan pencucian uang, kini kembali menjadi sorotan tajam. Tokoh nasional Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, angkat suara dengan mendesak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan nyata dan membentuk Satgas Rekening Kriminal di bawah kendali langsung Kepala Negara.
“Perputaran uang dari kejahatan seperti judi online dan narkotika sudah menyedot triliunan rupiah dari rakyat Indonesia tiap bulan. Uang ini mengalir ke luar negeri, melewati rekening-rekening gelap yang tak tersentuh hukum. Ini jelas merampas masa depan bangsa,” tegas Prof. Sutan Nasomal dalam pernyataan via sambungan telepon kepada media, Sabtu (3/8/2025).
Menurutnya, dugaan keterlibatan kelompok elite yang memiliki akses kekuasaan dalam memelihara sistem rekening kriminal menjadi masalah utama yang menghambat pemberantasan kejahatan keuangan. “Ini bukan sekadar kelalaian, ini sistemik. Bahkan ada pihak yang diduga melindungi para pelaku karena kepentingan bisnis dan politik.”
Bank Diduga Membiarkan, Intelijen Dipertanyakan
Prof. Sutan juga mempertanyakan peran perbankan yang terkesan tutup mata atas ribuan transaksi mencurigakan. Menurutnya, sistem pengawasan internal di lembaga keuangan seharusnya mampu mendeteksi dan melaporkan aliran dana ilegal ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun justru banyak yang membiarkannya.
“Pihak bank seperti diam. Padahal mereka tahu, transaksi judol bisa diidentifikasi dengan pola transaksi. Tapi mereka biarkan. Mengapa? Karena ada kepentingan elit yang bermain,” kata Sutan Nasomal.
Tak hanya itu, ia juga menyentil lembaga intelijen yang dianggap gagal menjaga pintu gerbang negara dari infiltrasi kejahatan keuangan lintas negara.
“Di mana pagar negara ini? Mengapa para mafia narkoba dan judi bisa berkembang subur? Apakah lembaga intelijen tidak tahu? Atau memang ada permainan?” ujarnya tajam.
Dorongan Pembentukan Satgas dengan Wewenang Khusus
Untuk itu, Prof. Sutan mendesak agar Presiden Prabowo segera membentuk Satgas Rekening Kriminal yang memiliki kekuatan dan imunitas hukum untuk menyentuh semua pihak, tanpa terkecuali – termasuk elite perbankan, pejabat negara, bahkan jenderal aktif.
“Kalau Satgas ini tidak diberi taring, maka sia-sia. Harus bisa buka semua rekening mencurigakan. Kekayaan tidak wajar harus diperiksa, bukan disembunyikan. Ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, kemudahan pembukaan rekening online lewat ponsel tanpa pengawasan ketat telah membuka jalan lebar bagi kriminal menggunakan identitas palsu. “Sistem keuangan kita seperti rumah tanpa pagar. Siapa saja bisa masuk dan merampok aset bangsa.”
Singa Asia Harus Turun Gunung
Dalam bagian akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal menegaskan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dijuluki sebagai “Singa Asia” untuk memimpin langsung pertempuran besar melawan rekening kriminal dan pencucian uang.
“Rakyat mengenal Pak Prabowo sebagai sosok berani. Jangan biarkan rakyat dikorbankan oleh staf dan birokrat yang tidak bisa bekerja. Korupsi, cuci uang, dan pengemplang pajak adalah benalu negara. Kalau tidak dibersihkan, 1.000 tahun pun Indonesia tidak akan maju,” tegasnya.
Ia menekankan, sistem ‘Wani Piro’ – alias berapa dibayar untuk bungkam – harus dimusnahkan dari akar hingga pucuk kekuasaan. Termasuk membuka rekening-rekening di luar negeri yang diduga menjadi tempat penyimpanan hasil kejahatan.
“Negara ini miskin bukan karena tak punya sumber daya, tapi karena terlalu banyak tikus besar di dalam lumbung. Prabowo harus pasang jaring besar, dan tangkap semuanya,” tutupnya.
Catatan Editor:
Isu pembentukan Satgas Rekening Kriminal menjadi relevan di tengah naiknya eskalasi transaksi keuangan ilegal. Perlu pengawasan serius lintas lembaga serta dukungan politik dari pucuk kekuasaan. Investigasi lebih lanjut terhadap aliran dana mencurigakan dan kolaborasi internasional sangat mendesak untuk mencegah Indonesia semakin terjerat dalam jebakan ekonomi kriminal.
