JAKARTA | DETAKKita.com — Transformasi pendidikan menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui gagasan “Sekolah Rakyat” — Sekolah Berkualitas untuk Semua, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan bermutu, inklusif, dan merata bagi seluruh anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
Kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur implementasi program Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025/2026. Fokusnya adalah memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan, serta kelompok rentan — terutama yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
KSP, Pengawal Transformasi Pendidikan Nasional
Dalam mewujudkan visi besar ini, Kantor Staf Presiden (KSP) memainkan peran strategis sebagai “delivery unit” kebijakan prioritas Presiden. KSP tidak hanya berfungsi sebagai unit koordinasi, tetapi juga bertugas memantau, mengevaluasi, dan memastikan program pendidikan berjalan tepat sasaran.
Melalui kepemimpinan Muhammad Qodari, KSP membangun sistem Dashboard Pendidikan Nasional untuk memantau progres Sekolah Rakyat, menyerap aspirasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi cepat kepada Presiden. Dengan demikian, KSP menjadi “mata dan telinga” Presiden dalam memastikan kebijakan pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Sekolah Rakyat Ala Presiden Prabowo
Model Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo memiliki ciri khas:
1. Berbasis komunitas lokal, menyesuaikan kebutuhan daerah.
2. Gratis atau berbiaya terjangkau bagi kelompok rentan.
3. Fasilitas dan kualitas pengajaran layak.
4. Terintegrasi dengan pengembangan karakter dan keterampilan.
Sekolah Rakyat dirancang bukan sebagai duplikasi SMA atau SMK, melainkan sebagai sekolah alternatif yang memadukan aspek akademik dan vokasi — menjawab kebutuhan lokal dan memberi kesempatan bagi anak-anak putus sekolah untuk memutus rantai kemiskinan.
Strategi Pemerintah di Daerah 3T
Pemerintah menyiapkan strategi khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), di antaranya:
1. Pembangunan fisik sekolah dan fasilitas secara prioritas.
2. Penempatan guru pamong lokal dengan insentif.
3. Penggunaan modul pembelajaran adaptif dan daring.
4. Skema beasiswa dan bantuan sosial untuk siswa miskin.
5. Kemitraan dengan swasta dan LSM dalam inovasi pendidikan.
Pendekatan ini diperkuat oleh pemanfaatan teknologi modern seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop, serta kurikulum yang menggabungkan standar nasional dengan penguatan karakter dan kearifan lokal.
Peningkatan Mutu dan Tantangan Pendidikan Nasional
Data BPS 2024 menunjukkan angka partisipasi pendidikan tinggi (APK) Indonesia baru mencapai 32% untuk usia 19–23 tahun. Sementara laporan Oxford Journal mencatat 58,15% penduduk Indonesia hanya menamatkan pendidikan dasar.
Dalam skala ASEAN, laporan UNESCO GEM Report 2023 menempatkan Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam kemampuan literasi dan numerasi. Faktor utama penyebabnya meliputi kualitas guru, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, dan kesenjangan akses teknologi.
Sekolah Rakyat untuk Indonesia Emas 2045
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2024 telah mencapai 74,15 dengan rata-rata lama sekolah 13,21 tahun. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi katalis untuk mempercepat pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan, sebagaimana ditegaskan oleh penulis opini Artinus Hulu, bukan sekadar urusan ruang kelas, tetapi instrumen keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, pengawalan KSP, serta peran aktif masyarakat dan tenaga pendidik, cita-cita “Sekolah Rakyat Berkualitas untuk Semua” bukan hanya konsep, tetapi langkah nyata menuju Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan bermartabat.
“Sekolah Rakyat harus menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mimpi. Inilah bentuk nyata transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.” — Artinus Hulu, Sekretaris Umum GMKI 2022–2024.
