BATU BARA | DETAKKita.com — Menjelang bulan suci Ramadan, suhu politik dan sosial di Kabupaten Batu Bara mulai menghangat. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Batu Bara secara terbuka mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menutup total seluruh tempat hiburan malam selama Ramadan.
KNPI bahkan menjadi organisasi pertama yang secara tegas dan terbuka menyuarakan tuntutan tersebut. Mereka menilai, sikap pemerintah daerah dalam menyikapi operasional hiburan malam saat Ramadan akan menjadi tolok ukur keberpihakan terhadap nilai religius masyarakat.
Ketua DPD KNPI Batu Bara, Ahmad Fatih Sultan, menegaskan Pemkab tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan normatif. Menurutnya, harus ada kebijakan resmi dan mengikat, Kamis (12/2/2026).
“Pemerintah daerah harus segera mengambil keputusan. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ramadan adalah momentum sakral, dan pemerintah wajib memastikan suasana tetap kondusif,” tegas Sultan.
Jangan Tunggu Gejolak!
KNPI memperingatkan, keterlambatan pengambilan keputusan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, mereka meminta Pemkab segera berkoordinasi dengan Satpol PP, aparat keamanan, serta instansi terkait agar kebijakan bisa ditegakkan secara nyata di lapangan—bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPI menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Pemkab Batu Bara:
• Menerbitkan kebijakan resmi penutupan total tempat hiburan malam selama Ramadan.
• Memerintahkan Satpol PP melakukan patroli rutin dan penertiban aktif.
• Melakukan pendataan serta pengawasan menyeluruh sebelum Ramadan dimulai.
• Membuka posko atau kanal pengaduan masyarakat selama Ramadan.
• Menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.
• Menyampaikan aturan secara terbuka dan transparan kepada seluruh pelaku usaha.
Bukan Sekadar Soal Usaha, Tapi Soal Harmoni
KNPI menegaskan, desakan ini bukan semata-mata untuk menekan pelaku usaha, melainkan menjaga harmoni sosial serta menghormati kearifan lokal masyarakat Batu Bara yang menjunjung tinggi nilai religius.
Organisasi kepemudaan itu juga memastikan akan terus mengawal langkah Pemkab sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Sampai hari ini, KNPI menjadi organisasi pertama yang secara terbuka “mengetuk keras” pintu Pemkab Batu Bara agar tidak ragu mengambil sikap tegas menjelang Ramadan.
Kini publik menunggu: apakah Pemkab Batu Bara akan segera mengeluarkan keputusan resmi, atau memilih tetap pada pola imbauan tanpa taji?
