JAKARTA | DETAKKita.com — Di tengah hiruk pikuk kehidupan rakyat yang semakin sulit, pemerintah memutuskan menaikkan gaji dan tunjangan pejabat negara. Kebijakan ini sontak menimbulkan perdebatan panas: apakah ini langkah bijak untuk memperkuat kinerja pejabat, atau justru memperlebar jurang ketidakadilan sosial?
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, pakar hukum pidana internasional sekaligus ekonom, tak tinggal diam. Dengan nada kritis, ia mengingatkan bahwa pemerintah jangan sampai terjebak pada logika elitis semata. “Kenaikan gaji pejabat sah-sah saja jika untuk meningkatkan kinerja dan menghindari praktik korupsi. Tapi jangan sampai rakyat merasa diabaikan. Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Ironi mencuat. Saat angka PHK meningkat, pengangguran kian meluas, dan jutaan keluarga terjerat kemiskinan, justru pejabat negara mendapat tambahan kesejahteraan. “Sangat ironis ketika rakyat harus berhemat, tapi pejabat mendapat kenaikan tunjangan,” tambahnya.
Meski begitu, Prof. Sutan tak menutup mata bahwa kesejahteraan pejabat memang penting agar roda pemerintahan berjalan lancar. Namun, ada syarat mutlak: pengawasan super ketat dari BPK dan KPK. Baginya, kenaikan gaji tak boleh menjadi tameng baru bagi praktik “wani piro”, pungli, atau suap menyuap yang selama ini merusak kepercayaan publik. “Pejabat yang terbukti korupsi harus diseret ke meja hijau, bukan dilindungi oleh jabatan,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, Prof. Sutan menantang pemerintah untuk menyeimbangkan prioritas. Ia menyarankan agar sebagian anggaran besar justru diarahkan untuk program-program yang menyentuh langsung rakyat miskin: beasiswa agar anak-anak tak putus sekolah, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
Tak hanya itu, ia menyoroti pentingnya langkah strategis dalam membuka kran investasi asing. “Berikan insentif luar biasa, bahkan pembebasan pajak hingga 10 tahun bagi investor besar yang mau menanamkan modal di Indonesia. Itu akan membuka jutaan lapangan kerja bagi pemuda kita,” jelasnya.
Dalam pandangannya, kerjasama dengan Amerika, Eropa, Rusia, Kuwait, Emirat, hingga Arab Saudi bisa menjadi pintu masuk mengalirnya modal segar untuk pembangunan nasional. Tapi lagi-lagi, ia mengingatkan, semua harus dijalankan dengan transparansi agar rakyat benar-benar merasakan dampaknya.
“Jangan ada lagi kepala daerah atau DPRD yang membuat kebijakan mengecewakan rakyat. Kalau itu terus terjadi, jangan salahkan masyarakat bila amarahnya semakin meluas,” pungkas Prof. Sutan.
