MEDAN | DETAKKita.com — Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) dengan sikap tegas menolak rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). HBB menilai audit justru berpotensi mengaburkan fakta kerusakan lingkungan yang selama ini sudah nyata dirasakan masyarakat Tapanuli.
Penegasan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., kepada DETAKKita.com, Selasa (16/12/2025), di Medan. Ia menyebut penderitaan warga akibat bencana ekologis bukan sekadar dugaan, melainkan realita pahit yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Menurut Lamsiang, rangkaian bencana seperti banjir, longsor, dan rusaknya ekosistem di Tapanuli Tengah hingga kawasan Danau Toba memiliki keterkaitan kuat dengan aktivitas industri PT TPL. Karena itu, ia menilai rencana audit tidak akan menyentuh akar persoalan.
“Audit oleh manusia masih bisa diakali. Tapi audit oleh alam tidak pernah berbohong. Bencana yang terjadi adalah bukti paling jujur. Alam sudah mengadili, rakyat terus menanggung derita,” tegas Lamsiang.
Ia juga menyinggung data BNPB yang dinilai sudah cukup kuat menggambarkan dampak kerusakan lingkungan di wilayah operasional PT TPL. Dengan fakta tersebut, HBB mempertanyakan urgensi audit ulang yang dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa solusi nyata.
“Data BNPB sudah jelas, kerusakan sudah kasat mata dan dirasakan langsung masyarakat. Jangan persoalan ini dikaburkan dengan audit yang ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Lebih jauh, HBB menyatakan tuntutan penutupan permanen PT TPL sebagai sikap yang tidak bisa ditawar. Opsi penutupan sementara dinilai sebagai langkah setengah hati yang hanya memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat.
“Tutup PT TPL adalah harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Jangan lagi ditawar-tawar, Pak Presiden,” katanya lantang.
Tak hanya itu, HBB juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti proses hukum pidana maupun perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menegaskan hukum tidak boleh tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil.
“Penanggung jawab PT TPL harus diproses hukum. Jangan sampai hukum hanya berani kepada masyarakat, tapi takut pada korporasi,” tegasnya.
HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas kerugian material yang dialami masyarakat, khususnya di Tapanuli Tengah. Bagi HBB, persoalan ini bukan sekadar investasi atau bisnis, melainkan menyangkut hak hidup dan masa depan rakyat.
Di akhir pernyataannya, Lamsiang meminta pemerintah pusat bersikap tegas dan tidak membuat rakyat semakin bingung dengan manuver kebijakan. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto berdiri di sisi rakyat dan lingkungan.
“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Negara harus hadir, bersikap jelas, dan bertindak tegas,” pungkasnya.
