BENAI | DETAKKita.com — Di balik bebasnya belasan rakit Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) setingkai beroperasi siang dan malam di Dusun Jirak, warga Benai mencium bau busuk dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH). Aktivitas tambang emas ilegal yang berlangsung terang-terangan itu dinilai mustahil bertahan tanpa “perlindungan”.
Kepada DETAKKita.com, warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kecurigaan kuat bahwa alur setoran PETI tidak hanya berhenti di pemilik lahan, namun diduga mengalir ke oknum aparat agar aktivitas tambang ilegal tetap aman dari penindakan.
“Kalau tidak ada yang ‘main’, tidak mungkin PETI sebanyak itu bisa kerja tenang. Sudah lama, rakitnya belasan, tapi seolah kebal hukum,” ungkap warga dengan nada kesal, di Benai, Rabu (7/1/2026).
Menurut warga, setiap kali isu penertiban mencuat, aktivitas PETI seolah telah “diatur ritmenya”. Rakit berhenti sesaat, lalu kembali beroperasi normal. Pola ini memperkuat dugaan adanya kebocoran informasi dan pembiaran sistematis.
“Kalau razia betulan, pasti habis. Ini seperti sandiwara. Hari ini reda, besok jalan lagi,” tegasnya.
Hukum Dipermalukan, Negara Dirugikan
Warga menilai, bila dugaan keterlibatan oknum APH benar adanya, maka praktik PETI setingkai di Benai bukan lagi sekadar kejahatan tambang, melainkan telah menjelma menjadi kejahatan terorganisir yang merusak marwah hukum dan negara.
Pembiaran atau bahkan dugaan ikut menikmati hasil tambang ilegal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan sumpah jabatan, sekaligus memperparah kerusakan lingkungan serta memperbesar kerugian negara.
“Kalau aparat ikut menikmati, ini sudah keterlaluan. Hukum dipermalukan, rakyat dirugikan, lingkungan dihancurkan,” kecam warga.
Desakan Audit Total dan Penindakan Berlapis
Atas kondisi tersebut, warga Benai mendesak dilakukan audit total dan penyelidikan menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku PETI dan pemilik lahan, tetapi juga terhadap oknum APH yang diduga terlibat atau melakukan pembiaran.
Masyarakat meminta Propam Polri, Irwasda, Polisi Militer (POM TNI) untuk penyelidikan dan penyidikan, Oditurat Militer sebagai penuntut, Peradilan Militer untuk mengadili, serta Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) untuk sanksi disiplin, hingga aparat penegak hukum tingkat atas turun langsung membuka tabir dugaan setoran PETI yang selama ini disebut-sebut menjadi “pelumas” kejahatan tambang ilegal di Kuantan Singingi.
“Kalau aparat bersih, buktikan. Tangkap pemilik lahan, bandar, dan siapa pun yang ikut makan uang PETI. Jangan lindungi kejahatan,” tegas warga.
Warga Benai menegaskan, keadilan tidak boleh dikompromikan. Jika hukum terus tumpul ke atas, maka PETI akan terus menggila, lingkungan hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara kian runtuh.
DETAKKita.com menegaskan: diamnya aparat adalah tanda kejahatan diberi ruang.
