MEDAN | DETAKKita.com — Di tengah guyuran hujan deras, ratusan massa yang tergabung dalam aksi kemanusiaan Horas Bangso Batak turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan keras kepada pemerintah pusat. Mereka mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan bencana banjir besar yang melanda Sumatera sebagai Bencana Nasional.
Sekitar 500 orang massa memadati lokasi aksi pada Jumat (12/12/2025) sore lalu. Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, SH, MH, yang dengan lantang menyebut negara belum hadir secara maksimal dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara.
“Ini bukan banjir biasa atau musiman. Ini bencana besar yang merenggut nyawa, menghancurkan rumah rakyat, memutus jalan dan jembatan, serta meluluhlantakkan sawah dan ladang. Jika negara tidak hadir secara serius, maka negara telah gagal melindungi rakyatnya,” tegas Lamsiang dalam orasinya.
Aksi tersebut turut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan tokoh, di antaranya Johan Merdeka (Ketua Umum Satu Betor), Ahmad Rizal (Ketua LSM Penjara Indonesia), Ustadz Martono dari FKIB, serta Wage Nainggolan, mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Kehadiran lintas elemen ini mempertegas kuatnya dukungan publik atas tuntutan yang disuarakan.
Kerugian Fantastis, Daerah Tak Sanggup Menanggung
Lamsiang membeberkan data kerugian bencana berdasarkan rilis BNPB yang menyebutkan total kerugian akibat bencana di Sumatera mencapai Rp51 triliun. Dari jumlah itu, Sumatera Utara diperkirakan menanggung sekitar Rp17 triliun.
“Dengan kondisi APBD yang ada, dari mana daerah bisa menanggung kerugian sebesar itu?” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara hanya sekitar Rp100 miliar, sementara kabupaten dan kota terdampak seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga, rata-rata hanya memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar.
“Kalau semuanya digabungkan, paling sekitar Rp150 miliar. Bahkan kalau dibantu jadi Rp500 miliar sekalipun, itu tetap tidak sebanding dengan kebutuhan puluhan triliun. Ini fakta, bukan asumsi,” katanya, disambut sorak massa.
Desak BRR dan Tangkap Perusak Lingkungan
Dalam aksi tersebut, Horas Bangso Batak menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak Presiden RI menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional. Kedua, meminta pembentukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti pasca-tsunami Aceh dan Nias, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp100 triliun.
“BRR adalah bukti solusi nyata. Aceh dan Nias bisa bangkit karena BRR. Sumatera hari ini membutuhkan langkah luar biasa, bukan kebijakan setengah-setengah,” tegas Lamsiang.
Tuntutan ketiga adalah penegakan hukum tegas terhadap perusahaan perusak lingkungan. Menurutnya, bencana yang terjadi tidak terlepas dari praktik perusakan hutan dan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan serius.
“Tangkap, adili, dan hukum perusahaan perusak lingkungan. Mereka harus bertanggung jawab mengganti kerugian rakyat dan negara. Jangan rakyat kecil terus yang jadi korban,” tandasnya.
Kritik Pedas Pejabat, DPRD Sumut Turut Bersikap
Lamsiang juga mengkritik keras pernyataan sejumlah pejabat yang menilai bencana di Sumatera hanya “ramai di media sosial”. Ia menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan kerusakan dan korban yang sangat nyata.
“Ribuan rumah hancur, sawah rusak, jalan dan jembatan putus. Bahkan ribuan orang meninggal, tertimbun, hanyut, dan belum ditemukan. Ini tragedi kemanusiaan, bukan sekadar isu medsos,” ucapnya.
Di hadapan massa, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai NasDem, Pdt. Berkat Kurniawan Laoly, didampingi Fajri Akbar dari Partai Demokrat, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Bencana Nasional serta pembentukan BRR untuk percepatan pemulihan.
Aksi Damai, Tuntutan Diteken Bersama
Meski diguyur hujan, aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Di akhir kegiatan, perwakilan massa aksi bersama anggota DPRD Sumut menandatangani dokumen tuntutan bersama yang berisi desakan penetapan Bencana Nasional, pembentukan BRR, dan penindakan tegas terhadap perusak lingkungan.
Aksi kemudian ditutup dengan pembubaran massa secara tertib. Namun satu pesan kuat ditegaskan: rakyat Sumatera tidak akan berhenti bersuara hingga negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab atas penderitaan korban bencana.
