MEDAN | DETAKKita.com — Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) melontarkan kritik keras terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) di wilayah itu. Mereka menyoroti dugaan maraknya praktik kredit fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah, sekaligus menuding adanya gaya hidup hedonis di kalangan pejabat BRI yang dinilai terkait dengan praktik korupsi.
Isu tersebut mencuat seiring munculnya dugaan bahwa salah seorang pejabat BRI berinisial JS kerap mempertontonkan gaya hidup mewah. Aktivis menilai hal itu erat kaitannya dengan dugaan skandal kredit fiktif di sejumlah unit kerja BRI, termasuk di Binjai.
Aktivis Sebut Pola Korupsi Sistemik
Dalam rilis sikapnya, Cipayung Plus Sumut menyinggung sejumlah kasus kredit fiktif yang diduga terjadi di berbagai daerah. Antara lain di Kutalimbaru dengan kerugian Rp6,2 miliar, di Tanjungbalai sebesar Rp17 miliar, serta di Binjai mencapai Rp10 miliar.
Khusus kasus Binjai, mereka menuding ada keterlibatan mantan petinggi BRI unit berinisial MIL yang disebut sebagai aktor utama. Bahkan, kasus tersebut diduga mendapat “perlindungan” dari pejabat tinggi BRI Sumut.
“Ini bukan kejadian terpisah, melainkan pola yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal BRI,” tegas Ketua GMNI Sumut, Armando. “Kegagalan ini memberi ruang bagi penjahat kerah putih untuk menjarah uang rakyat.”
Ketua KAMMI Sumut, Irham, juga menilai penanganan kasus sebelumnya belum tuntas.
“Kasus Kutalimbaru memang sudah ada vonis, tapi apakah sudah menyentuh aktor intelektualnya? Kami menduga belum. Hukum harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya, bukan hanya pelaku kelas teri,” katanya.
Desak Evaluasi Total hingga Petinggi Kanwil
Cipayung Plus Sumut meminta aparat penegak hukum, mulai dari Kejati hingga Polda Sumut, segera mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Mereka juga menuntut Kementerian BUMN dan Direksi BRI Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Kanwil BRI Sumut.
“Beliau jelas gagal menjalankan fungsi pengawasan. Kepala Kanwil harus bertanggung jawab penuh atas bobroknya sistem ini,” ujar Korwil GMKI Sumut, Chrisye.
Senada, Ketua IMM, Taufik, mendesak agar OJK bersama aparat hukum segera memanggil dan memeriksa seluruh pimpinan cabang serta kepala unit BRI yang terindikasi terlibat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pihak yang bersalah diadili dan sistem perbankan BUMN kembali bersih serta dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Bagi Cipayung Plus Sumut, langkah ini menjadi bagian dari komitmen mereka untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi. “Uang rakyat tidak boleh terus digerogoti oleh oknum tak bertanggung jawab,” tandas para aktivis.
