MEDAN | DETAKKita.com — Gelombang penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kini datang dari koalisi organisasi mahasiswa Cipayung Plus Sumatera Utara. Lima organisasi besar—PMII, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan GMKI—secara tegas menyatakan sikap menolak dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut keputusan tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan bersama di Medan, Selasa (11/11/2025), Cipayung Plus menilai langkah pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998 dan pengabaian terhadap sejarah kelam pelanggaran HAM, korupsi, serta represi politik di masa Orde Baru.
“Keputusan ini adalah tamparan terhadap nilai-nilai Reformasi. Soeharto adalah simbol otoritarianisme. Memberinya gelar pahlawan sama saja mengkhianati perjuangan mahasiswa dan rakyat,” tegas Muhammad Agung Prabowo, Ketua PMII Sumatera Utara.
Nada serupa juga disampaikan Rahmat Taufiq Pardede, Ketua IMM Sumatera Utara.
“Kami tidak menafikan pembangunan yang pernah dilakukan, namun luka korban Orde Baru belum dipulihkan. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa penuntasan HAM adalah pengkhianatan moral,” ujarnya.
Sementara itu, Kamaluddin Nazuli Siregar, Ketua HIMMAH Sumatera Utara, menilai keputusan pemerintah tidak sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“UU jelas mengatur syarat moral bagi penerima gelar. Pemberian ini bertentangan dengan prinsip objektivitas hukum dan keadilan,” katanya.
Dari KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe menegaskan bahwa sejarah kelam bangsa tidak boleh dihapus atas nama rekonsiliasi semu.
“Kepahlawanan harus berpijak pada kebenaran sejarah, bukan agenda politik,” ujarnya.
Sementara Chrisye Sitorus, Ketua GMKI Sumatera Utara, menilai langkah pemerintah justru membuka luka lama bangsa.
“Sejarah tidak boleh dipelintir demi kepentingan kekuasaan. Mengangkat figur yang terkait represi dan pelanggaran HAM sebagai pahlawan berarti menutup mata terhadap jeritan korban,” tegasnya.
Koalisi Cipayung Plus Sumatera Utara mengajukan empat tuntutan utama:
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.
2. Menuntut Dewan Gelar dan Pemerintah menegakkan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelurusan sejarah dan penegakan keadilan.
4. Menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan bila tuntutan tidak segera direspons pemerintah.
Cipayung Plus menegaskan, mahasiswa akan tetap berdiri di barisan depan sebagai penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk pemutihan sejarah yang dinilai merendahkan martabat korban dan mencederai cita-cita Reformasi.
