PEKANBARU | DETAKKita.com — Bupati Pelalawan, H Zukri menyampaikan dalam penertiban Hutan Kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiawian, dimana semua aspek harus diperhatikan, tidak hanya pengembalian kawasan hutan dijadikan patokan utama.
Hal itu disampaikan Bupati Zukri saat audiensi di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau bersama perwakilan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Zukri mengemukakan hal itu ketika ditanya terkait tanggapan sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Pelalawan, pada Kamis (10/7/2025).
“Atas nama anggota DPR barang kali mohon penjelasan “orang tua” dari warga di TNTN. Pak Bupati barang kali bisa menyampaikan secara langsung, sehingga kami pulang itu membawa kabar dari Riau,” kata Anggota BAM DPR RI, Harris Turino.
Mendapat pertanyaan demikian, Bupati Zukri lantas menjawab, jika penertiban terhadap hutan kawasan dilakukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan sangat mendukung kebijakan pusat tersebut. Akan tetapi, sesuai pepatah orang Melayu, perlu dipertimbangkan terkait makhluk hidup lainnya yang telah mendiami kawasan TNTN tersebut selama ini.
“Kalau orang Melayu bilang “Mencabut benang di dalam tepung, tepung tak tumpah benang pun tak putus”, artinya hutan kita jaga, hewan kita lindungi, tapi masyarakat kita muliakan,” kata Zukri.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pelalawan mengakui, bahwa selama ini ada ribuan orang tinggal di TNTN tersebut. Dimana orang-orang ini tinggal di dalam kawasan hutan itu, bahkan mulai dari sebelum penetapan TNTN pada tahun 2004 yang hingga saat ini terus membuka lahan untuk perkebunan sawit.
“Masyarakat di situ banyak, ada yang sudah buka lahan sejak 2004 ke atas, ada di atas 2009, ada baru 5 tahun, 3 tahun dan lainnya sampai 20 tahun. Ada belasan tahun, sudah bermacam macam,” kata Zukri.
Orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan itu juga mengungkapkan dalam kawasan TNTN ada berbagai fasilitas yang sudah dibangun secara permanen. Ada berupa tempat ibadah, sekolah, fasilitas umum hingga rumah warga. Sehingga ia meminta proses penertiban dilakukan secara adil.
“Kalau misalnya Pak Harris tadi bertanya ke saya sebagai orang tua, ya sebagai orang tua saya tidak mau menyakiti rakyatnya. Ya untuk Kepres 05 Tahun 2025 itu juga harus kita tegakkan, kita pulihkan dan semuanya bisa berjalan dengan baik,” tegas Zukri.
