BATU BARA | DETAKKita.com — Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., secara resmi dan simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 99 orang PPPK penuh waktu dan 2.300 orang PPPK paruh waktu, sekaligus melepas 108 Penyuluh Pertanian yang beralih ke Kementerian Pertanian RI.
Penyerahan SK PPPK dan pelepasan peralihan Penyuluh Pertanian tersebut dilaksanakan dalam Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (31/12/2025).
Apel gabungan dipimpin langsung oleh Bupati Batu Bara selaku pembina apel, serta dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Plh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Batu Bara.
Selain menjadi momentum penyerahan SK PPPK, kegiatan ini juga menandai pelepasan resmi 108 Penyuluh Pertanian ke Kementerian Pertanian RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola sumber daya manusia aparatur dan peningkatan sektor pertanian nasional.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang menerima SK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ia menegaskan bahwa SK tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat.
“SK ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, profesional, dan bertanggung jawab. ASN dan PPPK harus menunjukkan kinerja nyata,” tegas Bupati Baharuddin.
Kepada PPPK paruh waktu, Bupati menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai ASN serta berkontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah.
Bupati Baharuddin juga mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
“Sayangi pekerjaanmu hari ini sampai seterusnya, jangan aneh-aneh. Lakukan Senyum, Sapa, dan Selesaikan,” ujar Bupati dengan tegas.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara turut memberikan arahan strategis kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan kinerja pada tahun 2025.
Kepada Dinas Sosial, Bupati menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, sebagai wujud keadilan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan.
Sementara itu, Dinas Pertanian diminta untuk bersikap cepat dan responsif dalam menangani dampak pascabencana, khususnya dalam memberikan bantuan serta pendampingan kepada para petani yang terdampak.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bupati Baharuddin menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur. Infrastruktur yang layak dinilai krusial dalam menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati juga menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar menertibkan seluruh pemerintah desa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, guna memastikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bupati menegaskan agar seluruh transaksi keuangan daerah tidak lagi menggunakan uang tunai, sebagai langkah memperkuat transparansi dan tertib administrasi keuangan.
Sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) didorong untuk terus menggali dan meningkatkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor perusahaan dan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
Arahan tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperkuat disiplin ASN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kinerja OPD agar lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
