TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Drs H Suhardiman Amby Ak MM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendorong penguatan dan pematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terpadu di Lingkungan Pemkab Kuansing Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dimana kegiatan ini dilaksanakan Pemkab Kuansing melalui Inspektorat Kabupaten Kuansing, yang kini dipimpin Plt Inspektur Andi Zulfitri ST MSc yang juga merupakan mantan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuansing.
Datuk Panglimo Dalam Suhardiman Amby yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, H Dedy Sambudi SKep SKM MKes menjelaskan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Terpadu ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity) pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemkab Kuansing.
Selain didampingi Sekdakab Kuansing, tampak pula hadir bersama Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Kajari Kuansing Nurhadi Puspandoyo SH MH, Pabung TNI Kodim 0302 Inhu – Kuansing Kapten Inf Legimin, Ketua PN Teluk Kuantan Agung Iriawan SH MH serta seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemkab Kuansing dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Kuansing, Jalan Abdoerrauf Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah, Selasa (20/06/2023).
“SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan SPIP didasarkan pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern adalah sesuatu yang melekat pada seluruh kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia” ungkapnya.
Orang nomor satu di Negeri Kota Jalur itu menginginkan evaluasi setiap OPD di Lingkup Pemkab harus mampu mengubah mindset terhadap SPIP, dimana setiap OPD mampu memahami apa itu SPIP, kemudian setiap personil satgas SPIP kedepannya harus optimal.
“Sehingga diperlukan komitmen seluruh OPD terkait dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen resiko” terang mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau itu.
Disamping itu, sambungnya, tujuannya nanti dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi lemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta mampu melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal.
“Mengamankan kekayaan negara dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai regulasi, serta ketentuan yang ada,” ujar pria yang merupakan suami dari Plt Ketua TP PKK Kabupaten Kuansing, Hj Yulia Herma Suhardiman.
Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir mengatakan, SPIP ini nantinya akan melibatkan seluruh OPD.
“Nantinya akan melibatkan seluruh OPD yang ada, sehingga mampu melancarkan tata kelola Pemerintahan Daerah tentunya,” tutur Fauqi Achmad Kharir.*
