MEDAN | DETAKKita.com — Suara lantang mahasiswa kembali menggema di halaman Kantor DPRD Sumatera Utara, Selasa (18/11/2025) kemarin. Ratusan kader dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut — HIMMAH, IMM, KAMMI, GMKI, dan PMII — menggelar aksi menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Namun, hingga orasi berakhir, tak satu pun pimpinan DPRD Sumut muncul untuk menemui massa.
Pintu gedung rakyat itu kembali tertutup rapat, memicu kekecewaan mahasiswa yang menilai DPRD Sumut abai terhadap aspirasi publik, khususnya generasi muda yang menuntut keadilan sejarah ditegakkan.
Tuntutan Tegas: Cabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Dalam aksinya, Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut adalah langkah yang mencederai demokrasi dan menyinggung perjuangan reformasi. Mereka kembali mengingatkan sederet catatan kelam Orde Baru, mulai dari pelanggaran HAM berat, pembungkaman kebebasan sipil, KKN yang sistematis, hingga tragedi 1965–1966 dan represi terhadap mahasiswa yang berpuncak pada tragedi 1998.
Menurut massa aksi, rekam jejak itu bertolak belakang dengan nilai moral dan integritas yang seharusnya melekat pada sosok Pahlawan Nasional.
“DPRD ini rumah rakyat, tapi hari ini justru menutup pintu bagi rakyat,” teriak KNS melalui pengeras suara, disambut riuh peserta aksi.
Satu Suara dari Lima Ketua Organisasi Cipayung Plus Sumut
Para ketua organisasi mahasiswa menyampaikan pandangan keras mereka terhadap keputusan pemerintah dan sikap tertutup DPRD Sumut:
Ketua PW HIMMAH Sumut, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa aksi ini bukan aksi gaduh, melainkan perjuangan untuk menegakkan keadilan sejarah.
“Gelar pahlawan tidak pantas diberikan kepada figur yang melukai rakyat. Presiden Prabowo harus mendengar suara generasi muda. Sikap DPRD Sumut hari ini mengecewakan, mereka tidak berani berdiri bersama rakyat.”
Ketua DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menyebut tuntutan mahasiswa adalah panggilan moral.
“Orde Baru tidak bisa diputihkan hanya dengan sebuah gelar. Bahkan untuk berdialog saja DPRD Sumut tidak mampu.”
Ketua KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai pemberian gelar pahlawan adalah pembelokan sejarah.
“Kepahlawanan adalah simbol moral bangsa. Tidak ada keberanian dalam mempertahankan kekuasaan dengan represi. Kami menolak pemutihan sejarah dan mengecam sikap pasif DPRD Sumut.”
Ketua GMKI Sumut, Crisye Sitorus, menyebut keputusan pemerintah sebagai langkah mundur.
“Bangsa ini sedang memperkuat demokrasi, tetapi justru mengangkat figur dengan rekam jejak pelanggaran HAM. Absennya pimpinan DPRD hanyalah bukti ketidakpekaan moral lembaga ini.”
Ketua PMII Sumut, Agung Prabowo, menegaskan bahwa aksi ini adalah perjuangan untuk kebenaran dan kemanusiaan.
“Gelar pahlawan tak layak diberikan kepada sosok yang membawa negara pada otoritarianisme. Sikap menghindar DPRD Sumut memalukan.”
Gelombang Aksi Akan Berlanjut
Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam ketika sejarah dikhianati. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengkaji ulang dan mencabut gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto demi menjaga integritas sejarah dan menghormati korban ketidakadilan masa lalu.
Ketidakhadiran pimpinan DPRD Sumut kembali menunjukkan lemahnya keberanian politik wakil rakyat dalam merespon suara publik yang kritis.
Cipayung Plus Sumut memastikan akan menggelar Aksi Jilid II dengan massa yang lebih besar dan persiapan yang lebih matang. DETAKKita.com akan terus mengikuti perkembangan dinamika gerakan mahasiswa ini.
