TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Malam di Benai terasa tenang, tapi percakapan di warung kopi Simpang Mangga mulai ramai. Isu soal “portal baru” yang terpasang di ujung jalan menjadi bahan utama. Sebagian bertanya-tanya, mengapa pemerintah harus membatasi kendaraan besar lewat sana? Tapi sebagian lain justru mengangguk pelan—seolah memahami bahwa inilah cara terakhir untuk menyelamatkan jalan yang setiap hari digilas truk-truk bertonase berat.
Portal itu berdiri bukan sebagai sekadar penghalang. Ia hadir sebagai simbol keberanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), di bawah kepemimpinan H. Suhardiman Amby, untuk menegakkan aturan dan menjaga hak masyarakat atas infrastruktur yang dibangun dari keringat dan pajak rakyat.
“Kalau perusahaan ingin tetap membawa muatan besar, silakan bangun jalan sendiri atau naikkan kelas jalan dari C ke A. Tapi kalau mau lewat jalan pemerintah, ya sesuaikan muatan dengan kelasnya,” tegas Bupati Suhardiman, dengan nada yang tak bisa ditawar.
Ia menambahkan, awal tahun depan Pemkab Kuansing akan melakukan rehabilitasi dan pengaspalan di tiga ruas jalan di kawasan Benai.
“Tapi saya minta, masyarakat ikut menjaga. Jangan biarkan jalan yang sudah susah payah kita bangun kembali hancur karena angkutan ODOL,” ujarnya.
Suara dari Masyarakat: Bukan Soal Portal, Tapi Soal Keadilan
Dari sisi lain, dukungan datang dari Marwan Yohanis, tokoh masyarakat Benai sekaligus mantan Anggota DPRD Provinsi Riau. Ia menilai kebijakan ini bukan hanya soal teknis lalu lintas, tapi tentang keadilan sosial dan tanggung jawab bersama.
“Sudah seharusnya perusahaan menghormati hak masyarakat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Pemerintah membuat kebijakan bukan untuk menghambat, tetapi demi keselamatan dan keberlangsungan jalan yang dibangun dengan uang rakyat,” ucap Marwan.
Menurutnya, sebelum aturan diberlakukan, pemerintah perlu memastikan sosialisasi berjalan menyeluruh.
“Semua pihak harus paham. Libatkan camat, kepala desa, dan para datuk—baik di LAN maupun di LAMR Kuansing. Sosialisasi ini penting agar tidak ada pihak yang salah paham,” tambahnya.
Tapi lebih dari itu, Marwan mengingatkan, kebijakan seperti ini hanya bisa berhasil jika masyarakat kompak.
“Kita harus bersatu menjaga daerah ini dari perusahaan nakal. Mereka harus tunduk pada pemerintah daerah, bukan sebaliknya. Jangan sampai jalan yang dibangun rakyat justru rusak karena keserakahan korporasi,” katanya dengan tegas.
Dari Portal Menuju Perubahan
Bagi sebagian orang, portal di Simpang Mangga mungkin hanya sebatas besi penahan kendaraan. Tapi bagi warga Benai, portal itu mulai dianggap sebagai garis batas—antara masa lalu yang abai dengan masa depan yang lebih teratur.
“Kalau masyarakat Benai ingin berjasa bagi daerah dan negara, dukung kebijakan ini. Larangan ODOL itu demi kebaikan kita semua. Kalau jalan rusak, yang rugi ya rakyat juga,” seru Marwan.
Ia bahkan mengusulkan agar perusahaan besar seperti PT RAPP membantu koperasi dan BUMDes lokal.
“Berikan kesempatan kepada Koperasi Merah Putih dan BUMDes se-Kecamatan Benai untuk mengelola angkutan kayu, CPO, dan sawit. Kalau bisa, bantu mereka dengan armada colt diesel. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Namun, ada pula peringatan keras yang ia sampaikan:
“Kalau masyarakat tidak mau mendukung, ya tak apa-apa. Tapi kalau portal dibuka dan jalan kembali hancur, jangan berharap lagi pemerintah akan membangunnya. Karena kondisi keuangan daerah kita sekarang sedang berat,” katanya lugas.
Portal Bukan Penghalang, Tapi Pelindung
Kebijakan ini memang mengundang beragam reaksi. Namun satu hal yang tak bisa dibantah—portal itu menjadi simbol kehadiran negara di tengah rakyat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tak sekadar soal membangun jalan, tapi juga menjaga agar jalan itu tetap bermanfaat untuk semua.
Di Benai, kini banyak warga mulai memahami esensi di balik langkah tersebut. Mereka tahu, di balik portal yang kini berdiri tegak, tersimpan pesan besar: bahwa pembangunan bukan hanya milik pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat untuk menjaga dan mengawal hasilnya.
Portal Simpang Mangga kini tak lagi sekadar palang besi di jalan desa. Ia telah menjelma menjadi penanda arah baru — menuju Kuantan Singingi yang lebih tertib, adil, dan berpihak kepada rakyatnya.
