JAKARTA | DETAKKita.com — Suara lantang datang dari Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Dalam pandangannya, ancaman terbesar bagi keberlangsungan negara bukan semata soal ekonomi atau politik, melainkan “penyakit jiwa” di kursi kekuasaan.
“Negara bisa kolaps kalau jabatan penting justru dipegang oleh orang yang sakit jiwa atau stres. Mereka harus diseleksi ulang, bahkan kalau perlu dicopot,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi awak media di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto perlu melibatkan pakar kejiwaan dalam proses penyeleksian pejabat tinggi negara, termasuk menteri. Tujuannya jelas: mencegah orang dengan gangguan mental atau perilaku menyimpang masuk ke dalam sistem pemerintahan.
“Sudah saatnya negara ini menggandeng para ahli kejiwaan dan tokoh lintas agama untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat berpendidikan tinggi, profesor, doktor, bahkan tokoh religius. Tapi mereka tetap melakukan korupsi karena jiwanya sakit,” ujar Sutan dengan nada prihatin.
Ia menilai, banyak pejabat yang secara akademik mumpuni namun secara mental rusak. Mereka sadar berbuat salah, tapi tidak merasa bersalah. “Itulah tanda-tanda sakit jiwa yang berbahaya. Mereka menikmati permainan kotor, memutar uang negara, dan menekan bawahannya agar ikut berbuat curang,” tambahnya.
Prof. Sutan menggambarkan fenomena ini sebagai “perkumpulan tikus berdasi” yang merajalela di hampir semua lini pemerintahan.
“Manusia yang sakit jiwanya ini tidak mau bermain tunggal. Mereka melibatkan orang lain—kadang yang waras pun akhirnya ikut gila karena takut diintimidasi,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, ia menyoroti fenomena pejabat yang hidup tak sebanding dengan gajinya.
“Ada aparat penegak hukum yang gajinya cuma lima juta per bulan, tapi hartanya sampai ratusan miliar bahkan triliunan. Itu sudah bukan pintar, itu sakit jiwa,” ungkapnya tegas.
Menurutnya, penyakit jiwa memiliki dua bentuk: sakit jiwa umum dan sakit jiwa khusus. Yang pertama tampak jelas — kehilangan kesadaran, hidup di jalanan, tak mampu merawat diri. Sedangkan yang kedua lebih berbahaya: berpendidikan tinggi, sadar sepenuhnya, namun merasa nyaman berbuat salah.
“Sakit jiwa khusus inilah yang banyak menjangkiti pejabat koruptor. Mereka psikopat dalam kekuasaan, menutupi penyakitnya dengan gaya hidup glamor dan penampilan rapi,” bebernya.
Prof. Sutan menegaskan, Indonesia perlu membangun dewan pengawas dan kode etik pejabat negara yang melibatkan para ahli kejiwaan. Dengan begitu, Presiden dapat segera mengetahui bila ada pejabat bermental sakit yang masih aktif menjabat.
“Kalau ini tidak dibenahi, negara yang sehat pun bisa hancur. Bukan karena miskin, tapi karena dipimpin oleh orang-orang yang kehilangan kewarasan,” tutupnya dengan nada peringatan.
