JAKARTA | DETAKKita.com — Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, menyoroti derasnya aliran kekayaan orang kaya Indonesia yang parkir di bank-bank negara tetangga. Fenomena ini, menurutnya, sudah berlangsung lebih dari tiga dekade dengan nilai fantastis mencapai puluhan ribu triliun rupiah.
“Bukan hal baru kalau dana para konglomerat Indonesia lebih memilih bank di luar negeri dibanding Bank RI. Setiap hari, triliunan rupiah mengalir keluar negeri karena bank tetangga menawarkan keamanan, keuntungan, dan pajak rendah. Ini sudah berlangsung 35 tahun lamanya,” ungkap Prof. Sutan Nasomal kepada DETAKKita.com di Jakarta, Sabtu (23/8/2025) kemarin.
Menurutnya, derasnya arus dana tersebut tidak mungkin lepas dari campur tangan oknum dalam negeri.
“Kalau tidak ada yang bermain di dalam air, bagaimana mungkin uang sebesar itu bisa lolos tanpa terdeteksi? Ada komisi besar yang mengalir jangka panjang,” tegasnya.
Prof. Sutan mencontohkan, dana lebih dari Rp50.000 triliun milik orang kaya Indonesia bisa tersimpan rapih di luar negeri selama puluhan tahun, tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Aneh jika Kementerian Keuangan seakan tidak tahu. Saat isu ini bocor ke publik, semua pihak tercengang: ke mana uang sebesar itu parkir, siapa pemiliknya?” ujarnya.
Ia menilai kondisi ini berdampak langsung terhadap keuangan negara. Setiap pergantian presiden, Indonesia masih bergantung pada utang luar negeri meski kekayaan nasional sebenarnya sangat besar.
“Ironis, saat negara terus berhutang, harta orang kaya kita justru mengendap aman di luar negeri,” tutur Prof. Sutan.
Sebagai solusi, ia mendorong Presiden RI untuk berani mengintervensi sistem perbankan dengan memberikan fasilitas lebih kompetitif di dalam negeri.
“Negara harus berani memberi jaminan keamanan, pajak rendah, dan keuntungan lebih baik dibanding bank tetangga. Konsumen adalah raja, orang kaya Indonesia akan membawa kembali kekayaannya jika ditawarkan peluang yang menguntungkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Prof. Sutan meminta presiden untuk mengevaluasi jajaran menteri ekonomi yang dinilainya tidak mampu menciptakan kebijakan strategis.
“Menteri yang hanya membebani rakyat dengan aturan menindas harus disingkirkan. Butuh pemimpin yang berani dan cerdas untuk menghentikan bocornya kekayaan bangsa ke luar negeri,” pungkasnya.
